Perkuatan Konektivitas dan Pariwisata Mentawai, Jalan Provinsi Sumatera Barat di Ruas Kantor Camat - Berkat (P.104) Ditangani dengan DAK 2024

Mentawai,- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang kembali melanjutkan upaya peningkatan infrastruktur di kawasan terpencil, salah satunya dengan menangani Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ruas ini resmi menjadi jalan provinsi sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 620-357-2023 dan memiliki panjang total 5,9 kilometer.

Terletak di Pulau Sipora, Kecamatan Sipora Utara, Tua Pejat, ruas ini menjadi akses vital yang menghubungkan kawasan Kantor Camat Sipora Utara dengan Desa Berkat, sekaligus mendukung pariwisata unggulan seperti Pantai Mapadegat. Pembangunan infrastruktur ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses lebih luas bagi masyarakat lokal.

Paket penanganan longsegment ruas Kantor Camat - Berkat pada tahun 2024 ini dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai kontrak Rp 13.091.750.000. Penanganan efektif sepanjang 1,89 kilometer dilakukan dengan membangun badan jalan selebar 4,5 meter menggunakan perkerasan rigid beton mutu fc'20 MPa. Untuk memastikan kualitas dan daya tahan jalan, lantai kerja dengan lean concrete mutu fc'10 MPa juga diterapkan di bawah perkerasan. Kondisi eksisting jalan sebelumnya berupa tanah berlumpur yang dipenuhi semak belukar, sehingga sangat sulit diakses oleh kendaraan.

Pembangunan ruas ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Mentawai. Selain memperbaiki konektivitas antarwilayah di Kecamatan Sipora Utara, jalan ini memudahkan akses ke Pantai Mapadegat, salah satu destinasi wisata utama di Mentawai yang terkenal dengan keindahan alamnya dan ombaknya yang digemari peselancar dunia. Lebih dari itu, jalan ini juga menjadi jalur utama bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik di Kantor Camat Sipora Utara dan aktivitas ekonomi di Desa Berkat.

Penanganan ruas Kantor Camat - Berkat menjadi salah satu bukti nyata dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan. Dengan infrastruktur yang memadai.