Pertamina Minta Subsidi BBM Solar Dikaji Ulang
Jakarta ,- PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, memohon pemerintah untuk mengkaji ulang besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar.
Pasalnya, besaran subsidi Solar yang ditetapkan pemerintah saat ini sebesar Rp 1.000 per liter sudah tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan, dengan harga jual BBM Solar bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat ini sebesar Rp 6.800 per liter saat ini, dan subsidi hanya Rp 1.000 per liter, jumlah kompensasi yang nantinya harus dibayarkan pemerintah kepada Pertamina mencapai Rp 5.000 per liter.
Biaya kompensasi ini akan ditanggung perseroan terlebih dahulu, sebelum nantinya diganti oleh pemerintah.
"Terkait dengan JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) Solar, kami juga ingin menyampaikan dan permohonan dukungan untuk melakukan peninjauan terhadap angka subsidi, di mana angka subsidi yang ada dalam formula besarannya adalah Rp 1.000 dan mohon kiranya bisa mendapat dukungan untuk dapat melakukan perhitungan ulang karena angka kompensasinya sendiri sudah mencapai Rp 5.000 per liternya," papar Riva dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (28/05/2024).
Dia mengakui, melalui program subsidi tepat, pertumbuhan permintaan BBM Solar bersubsidi dapat ditekan, dan potensi penyalahgunaan dapat dideteksi sejak awal.
Pada 2023, realisasi penyaluran Solar bersubsidi mencapai 16,63 juta kilo liter (kl), lebih rendah dari prognosa awal 17,5 juta kl atau kuota 2023 16,65 juta kl. Begitu juga bila dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada 2022, turun 0,4%. Pada 2022 realisasi penyaluran Solar subsidi tercatat mencapai 16,69 juta kl.
Dia menyebut, pengguna terbesar Solar subsidi ini yaitu 52,4% kendaraan non pribadi, 45,7% kendaraan pribadi, dan 1,9% layanan umum.
Dari jenis kendaraannya, 60,7% dikonsumsi kendaraan roda empat, 32,4% roda enam, dan 6,9% lebih dari roda enam.
Adapun perkiraan penyaluran BBM Solar bersubsidi pada 2024 ini mencapai 17,71 juta kl, lebih rendah dari kuota 2024 sebesar 17,80 juta kl.(**)
Sumber: CNBC Indonesia
Post a Comment