Program KOTAKU,BPPW SUMBAR Benahi Kota Pariaman.

Pariaman,Panjipost.com, - Penataan kawasan kumuh di perkotaan merupakan salah satu focus pada kegiatan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Ditjen Cipta Karya kementrian PUPR . Penataan dan penangangan Kawasan kumuh pada program Kotaku berada pada 2 (dua) level, yakni level skala lingkungan dan level skala Kawasan. 

Semantara untuk focus dan lokus kegiatan skala Kawasan Kota Pariaman dikhususkan untuk membenahi Kawasan bantaran sungai Batang Pampan, yang termasuk pada kawasan tengah kota Pariaman.

Kawasan ini ditetapkan dikarena Kawasan batang Pamapan termasuk kawasan kumuh Kota Pariaman dan yang sudah di SK kan oleh walikota Pariaman tahun 2014. 

Secara kasat mata dapat dilihat disepanjang bantaran Batang Pampan banyak ditemui pemukiman warga yang tidak tertata dengan baik, sanitasi yang belum layak, dan masyarakat masih membuang limbah rumah tangga dan Buang Air ke sungai Batang Pampan.

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Pariaman kawasan tengah dengan angggaran kurang lebih Rp7milar yang digawangi oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar (BPPW)  dengan sumber dana  ISDB telah berjalan dan terus dikebut pengerjaannya. 

Kusworo Darpito Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi Sumatera Barat,  saat bersilaturahmi dengan awak media (7/06/2021) di kantornya mengatakan "Dalam upaya mempercepat serapan anggaran, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat terus menggenjot pelaksanaan program-program kerja yang tengah dilakukan saat ini"

"Melalui koordinasi yang intens antara Kasatker, PPK, Tim pengawas lapangan dan pihak rekanan (Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana), upaya percepatan serapan anggaran tentu harus sejajar serta tidak mengenyampingkan kualitas hasil kerja di lapangan" tegas Kusworo.