Hari Kedua, Arahan KPK Untuk Stakeholder Terkait dan Unsur Masyarakat

Panjipost.com
Padang Panjang, - Usai Walikota Padang Panjang Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano membuka kegiatan pertemuan bersama KPK pada Senin lalu, hari ini KPK melakukan pertemuan lanjutan dengan Kepala OPD, Ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, pemuka adat, Bundo kanduang,
Organisasi Kemasyarakatan Kota Padang Panjang  dan tamu undangan lainnya di Hall Lt. III Balaikota, Selasa (19/2).

Direktur Pembinaan Jaringan, Kerjasama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK RI Sujarnako mengatakan ini merupakan hari kedua pertemuan Walikota Padang Panjang dengan KPK.

"Kedatangan kami kesini atas permintaan pribadi walikota, di Indonesia Walikota Padang Panjang merupakan walikota kedua yang secara personal datang ke KPK meminta pendampingan. Inti dari pertemuan ini adalah walikota bersedia membuka semua data dan informasi ke publik untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik," jelasnya.

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern hal seperti inilah yang diharapkan dari pertemuan ini. Mulai hari ini Kota Padang Panjang dari segi perencanaan, pendampingan, pengkritisan dan lainnya akan melibatkan masyarakat. Hal ini dapat masyarakat lakukan dengan cara berperan aktif dalam musrenbang kelurahan, kecamatan dan Tingkat Kota terus dikawal sampai terbitnya Perda.

"Kita harap bapak dan ibu bisa berkolaborasi dengan pemerintah mulai dari perencanaan sampai informasi kekurangan program terkait dengan besarnya anggaran dan ketetapan anggaran" tutupnya.

Sementara itu, Fadly menjelaskan dahulu dari segi biaya, anggaran Kota Padang Panjang cukup besar Pendidikan yang dibawa langsung oleh Buya Hamka dari Timur Tengah menjadi sumber daya yang kuat yang menjadikan Padang Panjang Kota Serambi Mekah. Namun sekarang anggaran Kota Padang Panjang tidak terlalu besar namun cukup untuk memenuhi kebutuhan.

"Dari sumber daya manusia mungkin perguruan tinggi kita harus di perbanyak, dengan segala kekurangan itu saya rasa Kota Padang Panjang tetap bisa unggul dengan mentalitas masyarakat, sebagai pemerintah kita perkuat dengan slogan smart city kita yaitu "Padang Panjang Cerdas dan Berintegritas", sehingga Mentalitas anti KKN ini bisa kita lakukan," sebutnya.

Sebagai contoh, penurunan angka kemiskinan setiap tahun, harus melihat efisiensi anggaran yang bisa difokuskan. Hal itu bisa dicoba dengan menekan anggaran lain dan di alihkan ke anggaran kemiskinan. "saya rasa itu cukup bagus, kita tidak ingin mereka terus berada pada garis kemiskinan," ujarnya.

Fadly menekankan, apabila ada dana berlebih maka harus di kembalikan, jika anggaran berlebih tapi tidak sesuai dengan rancangan, maka yang salah adalah rancangan. Hal seperti itulah yang harus diubah dan memikirkan anggaran yang cocok seperti apa.

Terakhir beliau menghimbau "marilah sama-sama kita saling mengingatkan, jika ada kontraktor, konsultan, pemerintah yang bermain-main, maka sampaikan", Jika kita awasi bersama, maka tahun-tahun berikutnya kita tidak perlu pikirkan hal ini lagi dan bisa fokus pada masalah lain, tutupnya.

Lala #