Bappeda Gelar Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD Kota Padang Tahun 2020

Panjipost.com

PADANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rencana Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020, sebagai upaya memperoleh masukan dan saran penyempurnaan penyusunan dokumen RKPD dimaksud. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang, Mahyeldi di Ruang Bagindo Aziz Chan Balaikota Padang Aie Pacah, Jumat (8/2/2019).

Acara tersebut dihadiri oleh unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Inspektur, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Padang, akademisi, pimpinan organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ninik mamak, bundo kanduang dan unsur pers. Turut mendampingi Wali Kota, Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul.

“Hari ini dilakukan konsultasi publik terhadap dokumen rancangan awal RKPD Tahun 2020 yang sudah disusun tersebut untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan”, tutur Wali Kota.

“Sesuai dengan Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah”, jelasnya.

“Untuk itu, forum ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memberikan masukan dan saran terhadap rancangan awal RKPD Kota Padang, sehingga nantinya program dan kegiatan yang tertuang dalam  RKPD Kota Padang Tahun 2020 mampu menjawab tantangan tersebut”, lanjutnya lagi.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi dalam paparannya mengatakan rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

“Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan  Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik”, ujarnya.

Masukan juga diperoleh dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Muhidi agar Pemerintah Kota Padang dapat lebih fokus dalam menyusun rencana kerja dan memprioritaskan kegiatan yang memiliki multiplier effect. Muhidi juga memberikan perhatian kepada pengelolaan dana kelurahan yang diharapkan dapat dikelola oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memahami prosedur pengelolaannya.

Hal tersebut didukung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra yang mengatakan kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan. Pada kesempatan tersebut, Wahyu juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemko Padang karena dapat menarik partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembangunan. (BT/Ady)